Suchergebnisse

Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pembina jabatan AK membina dari sisi kemampuan, pengetahuan, dan unit kerja pegawai dari sisi penerapan pengetahuan, kemampuan dan perilaku. Namun peran unit kerja tempat pegawai beraktifitas seakan tidak terlihat dalam pengembangan kompetensi pegawai. Khususnya bagi pejabat fungsional analis kebijakan (pejabat AK) memiliki kompetensi khusus yakni analisis dan politis. Pejabat AK dibekali kemampuan substantif seperti kemampuan analisa kasus kebijakan (analisis) serta kemampuan untuk mengkomunikasikannya (politis). Penempatan pejabat AK akan menentukan kompetensi mana yang akan berkembang antara kompetensi analitis atau kompetensi politis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa eksistensi unit organisasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat AK di LAN serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang dihadapi unit kerja organisasi. Menggunakan Metode melalui pendekatan kualitatif pada studi kasus di LAN. Hasilnya adalah perlu informasi lebih lengkap terkait proses pengembangan kompetensi dapat ditawarkan langsung pada pegawai atau melalui penunjukan langsung pada pejabat AK berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi serta perlu dilakukan pelaksanaan penugasan lintas kompartemen/ tugas khusus seperti kolaborasi antar unit kerja, pengembangan konsep kebijakan pengembangan kompetensi dan lainnya.Kata Kunci: eksistensi, peranan, unit kerja , pejabat AK, pengembangan kompetensi.

Theoptimum performance of public services is essential in order to improve the competitiveness of the region and to realize good governance. The success of the development is determined by the implementation of the appropriate andthe right policies. Realizing the competitive climate as the embodiment of a conception of innovation is an integral part to the progress of a region. Therefore, the development ofinnovation'sculture as one aspect of a bureaucratic culture that is essential for the success of bureaucratic reform. The success of Surakarta in fostering innovation is the main attraction, despite the change of leadership. Innovative programs keep continuinglike surakarta public health care, child incentive cards, residence digital archive, One hour ID card service, and others. Cooperation with stakeholdersand the public create an innovative program that became the flagship and pride of the city government of Surakarta. Program planning and budgettingare supporting factor in the sustainability of public service improvement programs.Keyword:public service, innovation, Surakarta, innovative programs, good governanceKinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik, meskipun sudah berganti kepemimpinan. Program inovatif terus bergulir seperti pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, kartu insentif anak, digital arsip kependudukan,pelayanan KTP satu jam, dan yang lainnya. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat membuat program inovatif tersebut menjadi menjadi unggulan dan kebanggaan pemerintah kota Surakarta. Perencanaan program serta anggaran merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan program perbaikan pelayanan publik.Kata Kunci:pelayanan publik, inovasi, Kota Surakarta, good governance

The problem of regional innovation is the absence of data inventory, processes, lesson learning, well-integrated regional innovation management, and supporting infrastructure for activities, namely the Knowledge Management System container. Knowledge Management System is a tool, technique, and strategy used to maintain, analyze, organize, develop, and share business expertise. The purpose of this study is the availability of lesson learned knowledge management system governance in government agencies as a comparison, an integrated KMS model can support the sustainability of regional innovation in Tangerang Regency, and an integrated and sustainable KMS prototype of regional innovation. Research methods are carried out qualitatively with literature studies, comparative studies of research objects, and applied model tests in Tangerang Regency. Data collection techniques use literature review, observation, expert judgment, and in-depth interviews to test the KMS model for Regional Innovation. The expected result is the availability of an innovation knowledge management system model for local governments which can then be developed into a knowledge management system for regional innovation.